CORETMEEAH.COM, Cisolok – Persoalan kepesertaan dan akses layanan BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama saat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, melaksanakan reses masa sidang ketiga di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026). Puluhan warga dari Kecamatan Cisolok dan Cikakak hadir dan menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami, terutama terkait denda dan tunggakan yang justru semakin menyulitkan saat mereka membutuhkan penanganan medis.
Banyak warga mengaku merasa terbebani oleh besaran denda dan tunggakan, bahkan setelah melakukan pembayaran. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat akses mereka ke fasilitas kesehatan saat benar-benar membutuhkannya. Hamzah menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar warga dan tidak boleh terhalang oleh urusan administrasi yang membebani.
“Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, paling utama terkait kesehatan hari ini terkait BPJS. Saya berharap apa yang diinginkan masyarakat akan saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan di sana. BPJS ini terlalu krusial. Banyak masalah yang hari ini harus dibenahi,” ujar Hamzah.
Ia juga menyoroti kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam membiayai kepesertaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari kebutuhan sekitar 420.000 jiwa, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diperkirakan baru mampu menanggung sekitar separuhnya, yaitu 210.000 jiwa — padahal ketersediaan dananya pun belum terjamin karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi saat ini belum cair.
“Pemkab itu dari 420.000 jiwa yang harus dibayar ke BPJS, kemungkinan Pemkab hanya mampu BPJS PBI, kemungkinan hanya mampu membayar 210.000 jiwa. Dan uangnya pun ini masih belum ada. Hari ini DBH kita pun zero dari provinsi,” jelasnya.
Situasi ini menurut Hamzah harus segera mendapat kejelasan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian. Ia juga mempertanyakan kejelasan teknis dari kebijakan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat terkait kemudahan berobat, agar tidak sekadar menjadi janji yang mengambang di lapangan.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Selain itu, Hamzah menegaskan bahwa persoalan denda dan tunggakan harus ditinjau ulang, termasuk tagihan yang masih dibebankan kepada peserta yang telah meninggal dunia. Seluruh aspirasi ini akan dibawanya ke forum DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Tak hanya soal kesehatan, warga juga menyampaikan kebutuhan lain seperti perbaikan rumah rusak berat dan bantuan biaya pendidikan. Untuk membantu warga yang kesulitan berobat, Hamzah telah menyiapkan satu unit mobil siaga yang siap melayani warga Cisolok dan Cikakak yang membutuhkan transportasi ke fasilitas kesehatan. Ia juga mengajak pemerintah desa untuk lebih peka dan responsif terhadap persoalan warga di tingkat paling bawah.
“Persoalan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam agenda pertemuan. Aspirasi tersebut harus diperjuangkan melalui langkah konkret,” tandasnya.
(Ah)
