CORETMERAH.COM, Waluran – Harapan untuk menyatukan dua kubu kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Sukabumi belum terwujud. Pertemuan antara kubu Yandra dan kubu Gilang yang digelar di Pendopo Palabuhanratu pada 2 Oktober 2026 berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun. Upaya rekonsiliasi yang dinanti banyak pihak kembali menemui jalan buntu.
Menyikapi situasi tersebut, Rizal Dimisoner, PK Waluran, menyampaikan kekhawatirannya, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan bahwa dualisme kepengurusan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan organisasi kepemudaan lain, dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan.
“Ketika dua kelompok sama-sama mendapatkan ruang dan diakomodasi oleh Forkopimda, diperlukan kejelasan sikap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bersama. Tanpa kejelasan mengenai legitimasi kepengurusan dan arah penyelesaian konflik, kondisi ini dikhawatirkan memperpanjang dualisme, bahkan memicu gesekan di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Rizal menyoroti peran strategis Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak boleh sekadar mengakomodasi kedua kubu tanpa kejelasan langkah akhir. Jika persoalan di tingkat kabupaten dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan kebingungan ini akan merembet ke tingkat kecamatan saat masing-masing kubu mulai membangun konsolidasi di wilayah.
“Pertemuan sudah dilakukan, tetapi kesepakatan belum tercapai. Kini yang dibutuhkan bukan sekadar dialog lanjutan, melainkan langkah penyelesaian yang jelas mengedepankan kepastian legitimasi, kedewasaan berorganisasi, dan kepentingan pemuda Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Rizal mengingatkan bahwa KNPI seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda, bukan arena konflik yang tak kunjung usai. Jika dualisme terus berlanjut tanpa solusi, yang dipertaruhkan bukan hanya soal kursi kepengurusan, melainkan kepercayaan generasi muda terhadap organisasi ini.
(Ah)
